Heboh! Skandal Korupsi Dana TPP Miliar Rupiah Guncang Lombok Timur!

Skandal korupsi dana TPP senilai miliaran rupiah menghebohkan Lombok Timur, membuat aparat serius mengusut kasus tersebut saat ini.

Skandal dugaan korupsi dana TPP 2021–2022 di Kabupaten Lombok Timur jadi sorotan utama. Ditreskrimsus Polda NTB serius mengusut kasus miliaran rupiah ini. Penyelidikan awal menunjukkan keseriusan aparat membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran merugikan negara.

Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Hak Jelata.

Penyelidikan Awal Polda NTB

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriardi, mengonfirmasi Polda NTB sedang menangani dugaan penyalahgunaan dana TPP. Pernyataan ini disampaikan Minggu, 4 Januari 2026, menegaskan proses hukum telah dimulai untuk mengungkap kebenaran dugaan korupsi tersebut, dengan fokus utama mengumpulkan informasi dan bukti.

Proses pengusutan masih berada pada tahap awal, yaitu klarifikasi. Beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah dipanggil dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Tahap klarifikasi ini menjadi fondasi penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan menentukan arah penyelidikan selanjutnya.

Meskipun identitas pihak-pihak yang telah memberikan klarifikasi belum diungkap secara rinci, dapat dipastikan bahwa mereka adalah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Informasi ini menunjukkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung secara komprehensif, melibatkan individu-individu yang memiliki akses terhadap informasi terkait dana TPP.

Asal Mula Dugaan Korupsi

Dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda NTB. Laporan tersebut menyoroti pembayaran dana TPP tahun 2021-2022 yang diduga diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang menjabat pada periode tersebut, sebuah praktik yang dipertanyakan legalitasnya.

Besaran TPP untuk setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/120/ORG/2021. SK ini merinci besaran TPP berdasarkan jabatan dan ketentuan berlaku, memastikan transparansi dalam distribusi pendapatan tambahan bagi para pegawai.

Namun, dugaan penyalahgunaan muncul ketika dana TPP tersebut disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penyelidikan akan fokus pada apakah pembayaran TPP kepada pimpinan daerah tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam SK Bupati.

Baca Juga: Eks Kades Pinrang Tersangka Korupsi BUMDes Rp 263 Juta

Detail Pembagian TPP Berdasarkan Golongan

Struktur pembagian TPP bervariasi tergantung pada perangkat daerah dan golongan pejabat. Sebagai contoh, pejabat di sekretariat daerah dengan golongan IIA menerima Rp28,5 juta per bulan, eselon IIB (asisten) Rp10 juta, dan eselon IIB (staf ahli) Rp7,45 juta. Eselon IIA mendapatkan Rp5,6 juta, eselon IVA Rp2,543 juta, sementara pelaksana/fungsional tertentu menerima Rp1,25 juta per bulan.

Perbedaan juga terlihat di Inspektorat, di mana golongan IIB mendapatkan Rp10,5 juta per bulan. Eselon IIIA menerima Rp5,73 juta, eselon IVA Rp2,67 juta. Auditor Pertama/Pengawas Pemerintah Pertama mendapatkan Rp2 juta, Auditor Muda Rp2,67 juta, dan Auditor Madya Rp4 juta.

Untuk pelaksana/fungsional tertentu di Inspektorat, besaran TPP yang diterima adalah Rp1,35 juta per bulan. Rincian ini menunjukkan adanya standar yang jelas untuk distribusi TPP, yang menjadi dasar bagi penyelidikan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dalam implementasinya.

Polda NTB Usut Dugaan Korupsi Dana TPP

Penyelidikan yang dilakukan oleh Polda NTB ini diharapkan akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dugaan korupsi dana TPP. Masyarakat menantikan transparansi penuh dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam kasus ini, agar keadilan dapat ditegakkan.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi setiap pejabat publik untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring berjalannya proses penyelidikan. Tetap ikuti berita terbaru untuk mengetahui hasil akhir dari pengusutan dugaan korupsi dana TPP di Lombok Timur ini.

Jangan lewatkan update berita seputaran Hak Jelata serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---