Warga Geothermal Panik! Camat Bittuang Dikabarkan Akan Cabut Bansos

Warga Bittuang panik setelah kabar Camat mengancam cabut bansos bagi yang menolak proyek geothermal, memicu ketegangan di masyarakat.

Warga Desa Bittuang, Tana Toraja, dibuat resah oleh kabar bahwa Camat setempat dikabarkan mengancam akan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang menolak proyek geothermal. Isu ini memicu ketegangan dan kekhawatiran di tengah warga yang mempertanyakan hak mereka atas bantuan pemerintah.

Pro dan kontra terhadap proyek energi baru ini semakin memanas, sementara pihak kecamatan belum memberikan klarifikasi resmi. Berikut hanya simak di Hak Jelata rangkuman situasi terbaru dan dampak kabar tersebut terhadap masyarakat lokal.

Ancaman Camat Di Acara Rambu Solo

Pada Sabtu (14/3/2026), Camat Bittuang, Abigael Misalayuk, diduga mengancam akan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi warga yang menolak proyek energi panas bumi (geothermal) di wilayahnya. Ancaman itu disampaikan saat ia memberi sambutan di acara rambu solo’ di Kelurahan Bittuang malam hari.

Seorang warga yang hadir, berinisial HS (55), menyatakan ia merekam langsung pernyataan Camat tersebut saat acara berlangsung. Menurutnya, pernyataan itu sempat menyinggung program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos lainnya.

Pernyataan tersebut dianggap oleh sebagian warga sebagai bentuk intimidasi karena mengaitkan hak bantuan sosial dengan sikap warga terhadap proyek pembangunan. Camat belum memberikan klarifikasi resmi mengenai isi pernyataannya sampai berita ini dipublikasikan.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Reaksi Warga Atas Pernyataan Camat

HS menilai bahwa ancaman tersebut tidak relevan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan status sosial warga. Dia menyebut bahwa PKH dan bantuan sosial seharusnya tidak dipergunakan sebagai alat tekanan politik atau pembangunan.

Banyak warga setempat merasa tidak nyaman dengan pernyataan itu, terutama karena disampaikan di hadapan masyarakat luas dan tanpa konteks hukum yang jelas. Hal ini memicu kekhawatiran akan tekanan terhadap kebebasan berekspresi warga yang menolak proyek tersebut.

Pernyataan Camat ini juga muncul di tengah penolakan luas dari masyarakat Bittuang terhadap proyek geothermal, yang dianggap sebagian warga mengancam ruang hidup, budaya, dan lingkungan mereka.

Baca Juga: Mengejutkan! Tersangka Dugaan Korupsi Dinas Perkim Palembang Kembalikan Rp250 Juta, Fakta Baru Terungkap

Latar Belakang Penolakan Proyek Geothermal

Warga di Kecamatan Bittuang dan sekitarnya, termasuk kelompok adat, menolak rencana eksplorasi geothermal yang rencananya dilakukan di wilayah mereka. Luas wilayah yang terkena penawaran konsesi mencapai puluhan ribu hektare, sebagian besar berada di kawasan permukiman adat dan ruang hidup masyarakat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal menyebut bahwa konsesi yang ditawarkan pemerintah berpotensi mengambil lebih dari 80% wilayah Kecamatan Bittuang, sehingga dapat mengganggu mata pencaharian dan struktur sosial.

Penolakan ini juga diperkuat dengan kekhawatiran warga bahwa proyek tersebut dapat merusak sumber mata air, pertanian, dan situs budaya tradisional yang penting bagi masyarakat adat Toraja.

Demonstrasi Dan Ketegangan Di Tana Toraja

Penolakan proyek geothermal tak hanya berupa suara warga kecil. Ratusan warga dari Lembang Balla dan Bittuang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja Tolak Geothermal (AMTTG) pernah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tana Toraja. Demonstrasi itu menyuarakan keberatan atas proyek panas bumi di wilayah mereka.

Dalam aksi itu, warga menekankan potensi dampak lingkungan yang merusak serta ancaman terhadap kualitas air dan kehidupan sehari‑hari. Mereka meminta pemerintah daerah menolak rencana tersebut secara tegas.

Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tana Toraja belum menandatangani pernyataan resmi penolakan warga, yang menurut demonstran menunjukkan kurangnya respons terhadap aspirasi komunitas setempat.

Dampak Sosial Dan Kontroversi

Kabar bahwa pejabat pemerintah bisa mengaitkan bantuan sosial dengan dukungan terhadap pembangunan proyek energi memicu kontroversi. Banyak pihak melihatnya sebagai potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam hak sosial warga.

Warga juga khawatir situasi ini dapat meningkatkan ketegangan sosial di wilayah tersebut, terutama di tengah perjuangan mereka mempertahankan ruang hidup. Dan budaya adat yang dianggap terancam proyek geothermal.

Isu ini mencerminkan tantangan yang sering muncul ketika proyek energi besar berhadapan dengan aspirasi. Dan hak masyarakat lokal, sehingga penting adanya dialog yang adil, transparan, dan sesuai aturan untuk meredakan ketegangan.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari kata-kita.id
• Gambar Kedua dari kata-kita.id