Hak Ekonomi & Sosial

Advokasi & Kesadaran Publik | Hak Ekonomi & Sosial | Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

Tiga Saksi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI
ByEvelyn 02/03/2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar membongkar dugaan korupsi dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kasus ini, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah, menjadi sorotan tajam. Langkah proaktif KPK menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik rasuah di sektor perbankan, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga keuangan. Dapatkan rangkuman informasi…

Read More Tiga Saksi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI
Hak Ekonomi & Sosial

Bencana Rumah Roboh Di Sayung, BPBD Dan PMI Langsung Salurkan Bantuan
ByOlivia 01/30/202601/30/2026

BPBD dan PMI segera salurkan bantuan untuk korban rumah roboh di Sayung, membantu warga terdampak agar kembali beraktivitas. Warga Sayung, Demak, tengah berjuang pasca rumah mereka roboh akibat bencana. BPBD dan PMI langsung turun tangan menyalurkan bantuan darurat Hak Jelata, memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan kehidupan sehari-hari mulai kembali normal. Bantuan Darurat Untuk Warga Terdampak…

Read More Bencana Rumah Roboh Di Sayung, BPBD Dan PMI Langsung Salurkan Bantuan
Hak Ekonomi & Sosial

Titiek Soeharto Optimalkan Pabrik Pupuk Kaltim Untuk Kemandirian Pupuk Indonesia
ByOlivia 01/29/2026

Titiek Soeharto dorong revamping Pupuk Kaltim untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan industri pupuk nasional. Titiek Soeharto menegaskan pentingnya pengembangan Pabrik Pupuk Kaltim sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian industri pupuk Indonesia. Revamping pabrik diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan pasokan pupuk nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan Hak Jelata ketahanan pangan, mendukung petani, dan…

Read More Titiek Soeharto Optimalkan Pabrik Pupuk Kaltim Untuk Kemandirian Pupuk Indonesia
Hak Ekonomi & Sosial

Rp1,8 Triliun Bansos Untuk Aceh, Sumut & Sumbar: Siap Meringankan Beban Warga
ByOlivia 01/27/202601/27/2026

Pemerintah menganggarkan Rp1,8 triliun bansos untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, siap meringankan beban warga terdampak. Pemerintah resmi mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga Hak Jelata dan ekonomi, terutama…

Read More Rp1,8 Triliun Bansos Untuk Aceh, Sumut & Sumbar: Siap Meringankan Beban Warga
Hak Ekonomi & Sosial | Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

Fuad Hasan Jalani Pemanggilan KPK, Maktour Sulit Mendapat Kuota Haji
ByEvelyn 01/27/2026

Sorotan tajam kembali tertuju pada pengelolaan kuota haji Indonesia setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyelidikan dugaan korupsi. Kasus ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi kuota haji tambahan yang seharusnya menjadi berkah bagi umat Islam. Pemanggilan Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour Travel, sebagai saksi menjadi babak baru dalam upaya mengungkap kebenaran…

Read More Fuad Hasan Jalani Pemanggilan KPK, Maktour Sulit Mendapat Kuota Haji
Advokasi & Kesadaran Publik | Hak Ekonomi & Sosial

Pramono Anung Fokus Normalisasi 3 Sungai, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
ByOlivia 01/25/2026

Pramono Anung dorong normalisasi 3 sungai untuk cegah banjir, sekaligus ajak masyarakat tingkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Pramono Anung menegaskan pentingnya normalisasi tiga sungai sebagai langkah utama mengatasi banjir. Selain itu, ia mengajak Hak Jelata masyarakat meningkatkan kesadaran publik dalam menjaga lingkungan dan aliran sungai agar bencana tidak terus berulang. Upaya ini tidak hanya menekankan tindakan…

Read More Pramono Anung Fokus Normalisasi 3 Sungai, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Hak Ekonomi & Sosial

Bansos Banjir Sumatera Cair Akhir Januari, Mensos Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
ByOlivia 01/24/2026

Mensos pastikan bansos untuk korban banjir Sumatera cair akhir Januari, tepat sasaran, dan membantu pemulihan warga terdampak. Menteri Sosial menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk korban banjir di Sumatera akan mulai disalurkan pada akhir Januari. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Hak Jelata ini akan membahas rincian penyaluran bansos, mekanisme distribusi,…

Read More Bansos Banjir Sumatera Cair Akhir Januari, Mensos Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Hak Ekonomi & Sosial

Februari Ini BLT Dan PKH Mulai Disalurkan, Kemensos Pastikan Bantuan Sampai
ByOlivia 01/23/2026

Februari 2026, Kemensos mulai menyalurkan BLT dan PKH, Warga penerima diminta memastikan data lengkap agar bantuan tepat sasaran. Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dimulai pada Februari 2026. Penyaluran ini ditujukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Hak Jelata ini membahas jadwal penyaluran…

Read More Februari Ini BLT Dan PKH Mulai Disalurkan, Kemensos Pastikan Bantuan Sampai
Hak Ekonomi & Sosial

Satgas Banjir Sumatera Ungkap Cara Cepat Pulihkan Masyarakat Terdampak
ByLucas 01/21/2026

Satgas Banjir Sumatera bekerja cepat memulihkan masyarakat terdampak, fokus pada perbaikan infrastruktur, penanganan lumpur, dan bantuan pengungsi. Banjir di Sumatera meninggalkan kerusakan parah, menuntut respons cepat pemerintah. Satgas Rehabilitasi Pascabencana fokus memulihkan infrastruktur, menangani lumpur, dan membantu pengungsi, dengan tujuan mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan normal masyarakat terdampak. Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di…

Read More Satgas Banjir Sumatera Ungkap Cara Cepat Pulihkan Masyarakat Terdampak
Advokasi & Kesadaran Publik | Hak Ekonomi & Sosial

Kemendagri Tegaskan! Program Harus Nyata, Bukan Sekadar Rutinitas
ByEvelyn 01/18/2026

Dalam dinamika pemerintahan yang terus berkembang, tuntutan akan efektivitas dan dampak nyata dari setiap program semakin mendesak. Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), mengambil langkah progresif dengan menegaskan bahwa pelaksanaan program strategis harus berorientasi pada hasil konkret bagi masyarakat, melampaui sebatas rutinitas administratif. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen…

Read More Kemendagri Tegaskan! Program Harus Nyata, Bukan Sekadar Rutinitas