Indramayu Memanas! KOMPI Geram, Bupati Lucky Hakim Absen Saat Demo Ricuh
Demo ricuh di Indramayu memicu kemarahan KOMPI, warga kecewa Bupati Lucky Hakim absen saat tuntutan mereka disuarakan di lapangan.
Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi di Indramayu, ketika KOMPI menuntut perhatian pemerintah daerah. Ketidakhadiran Bupati Lucky Hakim menimbulkan kemarahan publik, memperburuk ketegangan. Aksi Hak Jelata ini menyoroti pentingnya respons cepat pejabat terhadap aspirasi masyarakat demi mencegah konflik meluas.
Kericuhan Demonstrasi Di Indramayu
Demonstrasi yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menolak rencana proyek revitalisasi tambak Pantura berakhir ricuh di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa berkumpul di depan Pendopo Bupati pada Kamis (2/4/2026) untuk menyampaikan aspirasi dan menolak kebijakan yang dianggap merugikan petambak lokal. Awalnya aksi berlangsung tertib dan damai.
Para peserta unjuk rasa membawa spanduk dan poster untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut. Mereka menilai rencana revitalisasi tidak melibatkan masyarakat secara layak dan bisa mengancam mata pencaharian serta akses terhadap lahan yang selama ini dikelola secara turun‑temurun.
Kondisi berubah tegang ketika massa menunggu kehadiran Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang tidak menemui mereka secara langsung di lokasi aksi. Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan serta komentar keras dari peserta aksi.
Ribuan massa yang kecewa kemudian meluapkan emosi dengan suara teriakan keras, menyatakan bahwa daerah mereka seolah “tidak memiliki pemimpin”, karena perwakilan eksekutif tidak hadir dalam pertemuan yang diharapkan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Aksi Berujung Kerusakan Fasilitas Umum
Kericuhan berlangsung ketika massa mulai melakukan perusakan terhadap fasilitas publik di sekitar alun‑alun dan area Pendopo Indramayu. Kursi taman, pagar pembatas, hingga tugu dan lampu hias rusak akibat aksi massa yang emosional. Beberapa peserta juga terlihat melakukan pembakaran ban serta lemparan botol ke area yang dijaga oleh aparat keamanan, memperkeruh suasana di lapangan.
Aparat dari kepolisian bersiaga di lokasi untuk menangani dan meredam kerusuhan agar tidak meluas di pusat kota. Kepolisian berusaha mendorong massa agar kembali ke jalur damai dan menghindari tindakan anarkis lebih jauh. Kerusakan fasilitas umum ini kini tengah didata oleh pihak berwenang, yang memprioritaskan pemulihan serta memperbaiki kerusakan di ruang publik yang menjadi korban amukan massa.
Baca Juga: Di Balik Keputusan Tahan BBM, Pemerintah Siapkan Perubahan Besar Transportasi
Tuntutan Dan Keluhan Massa KOMPI
KOMPI menyampaikan bahwa proyek revitalisasi tambak yang direncanakan dinilai berpotensi menghilangkan hak kelola masyarakat atas lahan produktif mereka. Petani lokal khawatir rencana tersebut akan menggusur mata pencaharian tradisional mereka tanpa kompensasi layak.
Massa juga menilai bahwa proses sosialisasi terhadap proyek tersebut sangat minim, sehingga warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka selama puluhan tahun.
Ketidakhadiran bupati dalam dialog langsung memperburuk ketegangan karena peserta aksi menghendaki respons dan keputusan politik dari pejabat tertinggi daerah. Mereka merasa aspirasi mereka diabaikan oleh pemerintah lokal. Sebagai respons terhadap kekecewaan itu, KOMPI beberapa kali menyatakan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak ditanggapi secara serius dan konkret oleh pemerintah setempat maupun pusat.
Pernyataan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan telah memfasilitasi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah menyebutkan bahwa materi demo telah diterima melalui forum resmi, meskipun tidak disampaikan langsung ke bupati.
Bupati Lucky Hakim mengaku menyesalkan aksi anarkis dan kerusakan fasilitas umum yang terjadi, menilai hal tersebut sebagai tindakan yang merugikan uang rakyat. Ia menyebut bahwa proyek revitalisasi tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bukan sepenuhnya di bawah kendali pemerintah daerah.
Lucky juga menegaskan bahwa jika KOMPI ingin dialog, jalur resmi seperti surat tembusan adalah cara yang tepat untuk mengatur pertemuan langsung. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Aparat Keamanan Dan Koordinasi Publik
Aparat keamanan dari kepolisian bersama TNI ikut dikerahkan untuk menjaga situasi dan mencegah konflik lebih besar. Mereka berjaga di sekitar Pendopo Indramayu sejak pagi hingga sore menjelang akhir demonstrasi. Massa dan aparat sempat terlibat dorong‑mendorong saat pengunjuk rasa berusaha mendekati area yang dijaga ketat, namun akhirnya situasi dapat terus dijaga agar kerusakan tidak lebih luas.
Pihak keamanan menghimbau semua agar menahan diri, menyampaikan aspirasi damai, dan menjaga ketertiban demi keselamatan publik. Koordinasi pemerintah daerah dan aparat penting untuk memetakan respons, menjaga aspirasi warga tetap terdengar tanpa merusak fasilitas publik.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari regional.kompas.com
- Gambar Kedua dari regional.kompas.com