Kemendagri Tegaskan! Program Harus Nyata, Bukan Sekadar Rutinitas

Dalam dinamika pemerintahan yang terus berkembang, tuntutan akan efektivitas dan dampak nyata dari setiap program semakin mendesak.

Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), mengambil langkah progresif dengan menegaskan bahwa pelaksanaan program strategis harus berorientasi pada hasil konkret bagi masyarakat, melampaui sebatas rutinitas administratif. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga mendorong inovasi dan akuntabilitas di setiap lini jajaran.

Berikut ini, Hak Jelata akan melusuri lebih dalam bagaimana visi ini diwujudkan dan dampak transformatif apa yang diharapkan.

Mengubah Paradigma, Dari Rutinitas Menuju Inovasi Berbasis Data

​Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri secara tegas menyerukan agar seluruh jajarannya meninggalkan pola kerja yang terjebak dalam rutinitas administratif.​ Safrizal Zakaria Ali, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, menekankan pentingnya inovasi dalam setiap kegiatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap upaya tidak hanya sekadar memenuhi prosedur, melainkan menciptakan nilai tambah dan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Inovasi yang dimaksud bukanlah sekadar perubahan kecil, melainkan sebuah transformasi mendalam dalam cara kerja. Setiap program dan kegiatan harus didasarkan pada data yang akurat dan bukti lapangan yang kuat. Hal ini akan memungkinkan Ditjen Bina Adwil untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus dan mengembangkan solusi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Fokus utama adalah pada aktivitas yang menghasilkan dampak langsung dan nyata. Safrizal mengingatkan agar jajaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume kegiatan rutin. Sebaliknya, pengukuran keberhasilan akan didasarkan pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU dan IKP) serta sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan publik.

Peran Krusial Ditjen Bina Adwil Dalam Penanggulangan Bencana

Salah satu fokus utama Ditjen Bina Adwil yang mendapat sorotan adalah perannya dalam sub-urusan bencana. Safrizal Zakaria Ali secara aktif memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat serta upaya pemulihan di Aceh, menunjukkan komitmen nyata terhadap penanganan krisis. Peran ini menjadi krusial mengingat tantangan geografis dan kerentanan Indonesia terhadap bencana alam.

Perhatian khusus juga diberikan pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penunjukan ini menggarisbawahi kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas Ditjen Bina Adwil.

Mandat strategis ini menuntut penyesuaian signifikan pada postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026. Penyesuaian ini bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, dengan salah satu fokus utamanya adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh, yang diharapkan rampung pada Maret 2026.

Baca Juga: Menkop Dukung Industri Kulit Garut dengan Mesin Pengolah Limbah

Efisiensi Anggaran Dan Optimisme Kinerja Tinggi

Meskipun dihadapkan pada penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil tetap menunjukkan optimisme tinggi dalam mempertahankan kinerja. Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menjelaskan bahwa Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 awalnya ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung prioritas direktif Presiden.

Hal ini menghasilkan pagu efektif yang akan dikelola sebesar Rp307.534.215. Meskipun ada pengurangan, Ditjen Bina Adwil yakin dapat mengelola anggaran secara efisien tanpa mengurangi kualitas dan dampak program. Efisiensi ini menjadi kunci dalam mencapai target kinerja dengan sumber daya yang optimal.

Optimisme ini didukung oleh capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026. Angka ini membuktikan kemampuan Ditjen Bina Adwil dalam menyerap anggaran secara efektif dan efisien. Memberikan landasan kuat untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang dengan kinerja yang tetap prima.

Mempercepat Pelayanan Dasar Dan Sinergi Kelembagaan

Safrizal kembali menegaskan bahwa Ditjen Bina Adwil merupakan motor penggerak vital dalam urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil memiliki fungsi pembinaan yang luas. Meliputi penyelenggaraan administrasi kewilayahan seperti penataan batas negara dan manajemen kawasan perkotaan. Serta ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Selain itu, Ditjen Bina Adwil juga berperan penting dalam hubungan pusat-daerah dan kerja sama untuk memastikan sinergi kelembagaan berjalan optimal. Ini termasuk fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), yang esensial dalam menjaga koordinasi dan implementasi kebijakan di daerah. Sinergi ini memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara terintegrasi.

Dengan demikian, Safrizal berharap seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil segera mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, yang seringkali menghambat efektivitas dan kualitas pelaksanaan program. Percepatan ini akan memastikan alokasi sumber daya yang optimal sepanjang tahun.

Dapatkan kabar terkini dari Hak Jelata beserta informasi menarik lainnya yang memperkaya wawasan Anda.

---