Skip to content

Hak Jelata

    Hak Jelata
    • Kadis Koperasi dan UKM Riau Dijerat Kasus Korupsi Rp 7,8 M
      Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Guncang Publik, Kadis Koperasi dan UKM Riau Dijerat Kasus Korupsi Rp 7,8 M

      ByArteta 01/29/2026
      Bagikan

      Kejari Mentawai menetapkan Kadis Koperasi dan UKM Riau sebagai tersangka kasus korupsi Rp 7,8 miliar, dampaknya bagi koperasi dan UKM. Penegakan hukum kembali menunjukkan taringnya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai yang resmi menetapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebagai…

      Read More Guncang Publik, Kadis Koperasi dan UKM Riau Dijerat Kasus Korupsi Rp 7,8 MContinue

    • Titiek Soeharto Optimalkan Pabrik Pupuk Kaltim Untuk Kemandirian Pupuk Indonesia
      Hak Ekonomi & Sosial

      Titiek Soeharto Optimalkan Pabrik Pupuk Kaltim Untuk Kemandirian Pupuk Indonesia

      ByOlivia 01/29/2026
      Bagikan

      Titiek Soeharto dorong revamping Pupuk Kaltim untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan industri pupuk nasional. Titiek Soeharto menegaskan pentingnya pengembangan Pabrik Pupuk Kaltim sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian industri pupuk Indonesia. Revamping pabrik diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan pasokan pupuk nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan Hak Jelata ketahanan pangan, mendukung petani, dan…

      Read More Titiek Soeharto Optimalkan Pabrik Pupuk Kaltim Untuk Kemandirian Pupuk IndonesiaContinue

    • Wali Kota Farhan Bisa Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Korupsi
      Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Kejari Bandung! Wali Kota Farhan Bisa Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Korupsi

      ByArteta 01/28/202601/28/2026
      Bagikan

      Kejari Bandung buka peluang memeriksa Wali Kota Farhan terkait dugaan korupsi mantan pejabat Erwin, penyidikan berjalan transparan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung membuka peluang untuk memeriksa Wali Kota Bandung, Farhan, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan pejabat Erwin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelidikan kasus berjalan menyeluruh dan tidak ada pihak yang terlewat dalam pemeriksaan….

      Read More Kejari Bandung! Wali Kota Farhan Bisa Diperiksa Dalam Kasus Dugaan KorupsiContinue

    • Polda Metro Minta Maaf Usai Anggota Tuding Penjual Es Pakai Spons
      Advokasi & Kesadaran Publik | Krisis Sosial & Kemanusiaan

      Polda Metro Minta Maaf Usai Anggota Tuding Penjual Es Pakai Spons

      ByOlivia 01/28/2026
      Bagikan

      Polda Metro minta maaf setelah anggota menuding penjual es gabus menggunakan spons, klarifikasi ini meredam kontroversi publik. Polda Metro Jaya menyampaikan permintaan maaf resmi setelah seorang anggota menuding penjual es gabus menggunakan bahan spons. Kejadian ini sempat viral dan menimbulkan kontroversi di media sosial. Permintaan maaf tersebut dilakukan untuk menenangkan publik sekaligus menegaskan bahwa seluruh…

      Read More Polda Metro Minta Maaf Usai Anggota Tuding Penjual Es Pakai SponsContinue

    • Kejatisu Tahan Tersangka Korupsi Waterfront City Pangururan-Tele
      Advokasi & Kesadaran Publik | Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Kejatisu Tahan Tersangka Korupsi Waterfront City Pangururan-Tele

      ByEvelyn 01/28/2026
      Bagikan

      Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi, tahan tersangka Waterfront City Pangururan-Tele. Satu orang tersangka berinisial ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek strategis penataan kawasan Waterfront City Pengururan dan Tele, Danau Toba, kini harus mendekam di balik jeruji besi. Berikut ini, Hak Jelata akan menjadi sinyal kuat komitmen Kejatisu untuk mengusut…

      Read More Kejatisu Tahan Tersangka Korupsi Waterfront City Pangururan-TeleContinue

    • Eks Kades Sukabumi Korupsi BLT Rp 1,3 M Untuk Modal Nyaleg
      Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Terungkap! Eks Kades Sukabumi Korupsi BLT Rp 1,3 M Untuk Modal Nyaleg

      ByArteta 01/27/202601/27/2026
      Bagikan

      Kasus korupsi BLT Rp 1,3 miliar terungkap di Sukabumi, mantan kepala desa diduga menyalahgunakan dana bantuan sosial. Kasus korupsi dana bantuan sosial kembali mencoreng wajah pemerintahan desa. Kali ini, publik dikejutkan dengan terungkapnya dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 1,3 miliar yang dilakukan oleh seorang mantan kepala desa (eks kades) di Kabupaten Sukabumi,…

      Read More Terungkap! Eks Kades Sukabumi Korupsi BLT Rp 1,3 M Untuk Modal NyalegContinue

    • Rp1,8 Triliun Bansos Untuk Aceh, Sumut & Sumbar: Siap Meringankan Beban Warga
      Hak Ekonomi & Sosial

      Rp1,8 Triliun Bansos Untuk Aceh, Sumut & Sumbar: Siap Meringankan Beban Warga

      ByOlivia 01/27/202601/27/2026
      Bagikan

      Pemerintah menganggarkan Rp1,8 triliun bansos untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, siap meringankan beban warga terdampak. Pemerintah resmi mengalokasikan Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial (bansos) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga Hak Jelata dan ekonomi, terutama…

      Read More Rp1,8 Triliun Bansos Untuk Aceh, Sumut & Sumbar: Siap Meringankan Beban WargaContinue

    • Fuad Hasan Jalani Pemanggilan KPK, Maktour Sulit Mendapat Kuota Haji
      Hak Ekonomi & Sosial | Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Fuad Hasan Jalani Pemanggilan KPK, Maktour Sulit Mendapat Kuota Haji

      ByEvelyn 01/27/2026
      Bagikan

      ​Sorotan tajam kembali tertuju pada pengelolaan kuota haji Indonesia setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyelidikan dugaan korupsi.​ Kasus ini mencuatkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi kuota haji tambahan yang seharusnya menjadi berkah bagi umat Islam. Pemanggilan Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour Travel, sebagai saksi menjadi babak baru dalam upaya mengungkap kebenaran…

      Read More Fuad Hasan Jalani Pemanggilan KPK, Maktour Sulit Mendapat Kuota HajiContinue

    • Kasus TPPU Lahan Samota, Ajudan Kepala BPN Lombok Tengah Diperiksa
      Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Kasus TPPU Lahan Samota, Ajudan Kepala BPN Lombok Tengah Diperiksa

      ByOscar 01/26/2026
      Bagikan

      Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait lahan Samota kembali menjadi sorotan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memperluas penyelidikan dengan memeriksa ajudan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai aliran transaksi keuangan yang dicurigai terkait praktik penguasaan lahan secara ilegal di kawasan Samota. Keterlibatan ajudan…

      Read More Kasus TPPU Lahan Samota, Ajudan Kepala BPN Lombok Tengah DiperiksaContinue

    • Kementan Tegaskan Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Bukan Fitnah
      Korupsi & Penyelewengan Kekuasaan

      Kementan Tegaskan Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Bukan Fitnah! Proyek Fiktif Bikin Heboh

      ByArteta 01/26/2026
      Bagikan

      Kementerian Pertanian menegaskan dugaan korupsi proyek fiktif senilai Rp27 miliar bukan fitnah, pihak terkait akan diproses sesuai hukum. Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa dugaan korupsi proyek fiktif senilai Rp27 miliar yang mencuat beberapa waktu terakhir bukanlah fitnah. Pernyataan ini muncul untuk menegaskan bahwa isu tersebut sedang dalam proses investigasi dan memiliki dasar awal yang valid….

      Read More Kementan Tegaskan Dugaan Korupsi Rp27 Miliar Bukan Fitnah! Proyek Fiktif Bikin HebohContinue

    Page navigation

    Previous PagePrevious 1 2 3 4 … 12 Next PageNext

    © 2026 Hak Jelata