3 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Diseret Kejari Pagar Alam
Kejaksaan Negeri Pagar Alam resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pelebaran bahu Jalan.
Proyek ini merupakan bagian dari kegiatan publik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Penetapan ini diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Ira Febrina. Dalam konferensi pers di kantor kejaksaan setempat.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Hak Jelata.
Latar Belakang Kasus
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagar Alam telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi pada proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun di Kota Pagar Alam.
Proyek ini merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pagar Alam dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan oleh Kepala Kejari Pagar Alam, Ira Febrina. Pada tanggal 24 Desember 2025 setelah proses penyidikan yang menemukan adanya indikasi penyimpangan hukum dalam pelaksanaan proyek yang menelan anggaran cukup besar tersebut.
Penetapan ini menjadi titik penting dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di daerah tersebut karena tidak hanya menyentuh aspek administratif proyek. Tetapi juga menunjukkan komitmen penegak hukum dalam menindak penyalahgunaan anggaran publik.
Kerugian Negara Akibat Penyimpangan
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan. Proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun yang dibiayai APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 mengalami penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp523.628.719,38.
Penyimpangan tersebut meliputi ketidaksesuaian volume pekerjaan, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta dugaan manipulasi dokumen proyek.
Temuan ini menjadi dasar penetapan tiga tersangka dan menunjukkan dampak nyata dari tindakan melawan hukum yang merugikan anggaran publik serta menghambat manfaat proyek infrastruktur bagi masyarakat.
Baca Juga:
Proses Hukum Selanjutnya
Proses hukum selanjutnya bagi tiga tersangka dugaan korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun di Pagar Alam akan memasuki tahap penyidikan lanjutan dan persiapan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam.
Setelah penahanan awal selama 20 hari, penyidik akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi tambahan. Serta melakukan audit pendalaman untuk memperkuat alat bukti.
Jika berkas dinyatakan lengkap, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi untuk menjalani persidangan.
Seluruh proses ini mengikuti ketentuan Undang‑Undang Tipikor. Dengan tujuan menegakkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memberikan efek jera bagi pelaku.
Tindak Lanjut Penanganan Kasus
Tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun di Pagar Alam akan terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam melalui penyidikan mendalam untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Selain penahanan tiga tersangka, penyidik juga memeriksa bukti tambahan, dokumen proyek. Serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang dapat memperluas kasus ini.
Kejari menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan secara transparan dan profesional. Termasuk kemungkinan pengembangan penyidikan jika ditemukan bukti baru.
Dengan tujuan memastikan keadilan, pemulihan kerugian negara. Dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Kesimpulan
Kasus penetapan tiga tersangka dugaan korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun di Pagar Alam menunjukkan upaya tegas Kejaksaan Negeri dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran publik.
Penetapan tersangka terhadap mantan pejabat pemerintah dan dua pihak swasta. Disertai bukti kerugian negara yang signifikan.
Menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proyek infrastruktur daerah.
Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan hukum terhadap pelaku. Tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh pihak terkait agar pengelolaan anggaran negara dijalankan secara bersih dan bertanggung jawab. Sehingga pelayanan publik dapat berjalan efektif tanpa disertai praktik korupsi.
Jangan lewatkan update berita seputaran Hak Jelata serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari media.sindonews.com
- Gambar Kedua dari detik.com
