KUHP dan KUHAP terbaru memperkuat hak tersangka dan korban, menjamin perlindungan hukum lebih adil dan transparan di Indonesia. KUHP dan KUHAP terbaru hadir dengan sejumlah perubahan yang memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban. Pembaruan ini bertujuan memastikan keadilan, transparansi, dan keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan adanya regulasi baru ini,…
KPAI mengungkap banyak anak di daerah tertinggal sulit mengakses hak sipil dasar, menghambat tumbuh kembang mereka optimal. KPAI menyoroti lemahnya pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak di berbagai wilayah, terutama daerah tertinggal. Temuan ini menunjukkan kesenjangan dalam akses anak terhadap hak dasar, berpotensi menghambat tumbuh kembang generasi penerus. Laporan akhir tahun KPAI 2025 menjadi pengingat…
KPAI soroti pemenuhan hak sipil anak, akta kelahiran masih minim di daerah tertinggal, hambat akses pendidikan & layanan publik. Pemenuhan hak sipil anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. KPAI menemukan banyak anak di daerah tertinggal belum memiliki akta kelahiran, dokumen penting yang menjadi kunci akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan…
Kasus penyiksaan dua warga sipil oleh TNI AL di Depok menuai protes publik, Masyarakat minta kasus diadili di pengadilan sipil. Kasus penyiksaan yang melibatkan dua warga sipil oleh prajurit TNI AL di Depok menjadi sorotan publik. Masyarakat menuntut agar kasus ini tidak hanya ditangani internal militer, tetapi diproses di peradilan umum untuk menjamin transparansi, keadilan,…
Penolakan Pilkada melalui DPRD dinilai PDIP sebagai bukti pemilih Indonesia semakin kritis dan dewasa dalam menjaga demokrasi. Penolakan publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menguat. Gelombang kritik datang dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh politik nasional. PDIP menilai fenomena ini sebagai bukti bahwa pemilih Indonesia…
KPK menegaskan wacana pilkada yang dipilih DPRD harus dijalankan dengan prinsip anti-korupsi, lembaga ini menyoroti risiko politik transaksional. KPK mendorong transparansi, akuntabilitas, dan sinergi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR, partai politik, dan masyarakat. Penekanan pada pencegahan korupsi diyakini mampu menjaga integritas. Simak informasi terbaru dan terviral lainnya yang akan di bahas dengan menarik hanya…
Tragedi banjir dan longsor di Sumatra memicu krisis psikologis, mengancam mental korban serta masa depan generasi bangsa. Banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra akhir November 2025 meninggalkan luka mendalam, tidak hanya fisik. Lebih dari seribu jiwa melayang, ribuan hilang atau terluka, dan ratusan ribu keluarga kehilangan segalanya. Di balik data pilu ini,…
Ribuan buruh hari ini turun ke jalan untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dianggap belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Ribuan buruh akan menggelar aksi demo di depan Istana Merdeka menolak UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta, yang dinilai tidak layak. Mereka menuntut penyesuaian upah agar mencukupi kebutuhan hidup dan sesuai standar…
Wacana Pilkada lewat DPRD kembali menguat dan memicu perdebatan publik tentang masa depan demokrasi langsung di Indonesia. Sebagian pihak menilai mekanisme ini mampu menekan biaya politik, sementara yang lain khawatir partisipasi rakyat akan berkurang dan kontrol publik melemah. Pemerintah, pengamat, dan elite politik terus menimbang dampak kebijakan ini bagi kualitas pemerintahan daerah. Temukan rangkuman informasi…
Bencana di Aceh memaksa warga mengibarkan bendera putih sebagai sinyal darurat kemanusiaan dan ancaman nyata terhadap HAM. Di tengah bencana ekologis di Sumatra, bendera putih muncul sebagai simbol keputusasaan. Warga Aceh mengibarkannya sebagai protes dan permohonan bantuan, mencerminkan kegagalan sistematis penanganan krisis kemanusiaan. Apa implikasinya bagi hak asasi manusia di Indonesia? Temukan rangkuman informasi menarik…