KPK ingatkan ASN untuk menolak gratifikasi jelang Lebaran, Peringatan tegas ini penting untuk cegah korupsi dan praktik suap. Menjelang Hari Raya Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa seluruh ASN wajib menolak gratifikasi. Peringatan tegas ini bertujuan mencegah praktik suap dan memastikan integritas pejabat publik tetap terjaga. Langkah ini menjadi pengingat bagi aparatur negara untuk menjaga…
PRIMA mengecam dugaan serangan air keras terhadap aktivis Kontras, Motif serangan masih misterius, publik diminta waspada dan ikut soroti. PRIMA mengutuk keras dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras yang menimbulkan keprihatinan publik. Pihak organisasi menuntut pengungkapan motif serangan dan pelaku agar kasus ini tidak terulang. Insiden ini memicu sorotan luas tentang keselamatan aktivis di…
Indeks HAM Indonesia tercatat 63,20 dan memicu sorotan publik, Menteri Natalius Pigai menjelaskan penyebab serta tantangan perlindungan HAM. Nilai Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia yang berada di angka 63,20 menjadi perhatian banyak pihak. Angka ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang kondisi perlindungan HAM di tanah air. Menteri HAM Natalius Pigai kemudian memberikan penjelasan terkait faktor…
Aksi mahasiswa kembali jadi sorotan saat BEM Universitas Indonesia berunjuk rasa di depan Mabes Kepolisian. Unjuk rasa ini tidak hanya menyuarakan protes, tetapi juga menghadirkan rangkaian tuntutan serius terkait reformasi institusi dan penegakan hukum atas dugaan kekerasan aparat. Berikut rangkuman peristiwa tersebut dalam ulasan mendalam. Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang…
Koalisi sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera mengesahkan RUU PPRT setelah 21 tahun mandek tanpa kepastian. Setelah lebih dari dua dekade tanpa kejelasan, dorongan agar RUU PPRT segera disahkan kembali menguat. Koalisi sipil menilai penundaan yang terlalu lama telah menghambat perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Tekanan terhadap DPR pun semakin besar, seiring tuntutan…
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tetap menjamin layanan kesehatan penuh bagi warga terdampak penonaktifan PBI JK BPJS. Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen memberikan layanan kesehatan optimal bagi warga. Pernyataan ini menyusul penonaktifan sekitar 270 ribu peserta PBI Jaminan Kesehatan BPJS per 1 Februari 2026. Gubernur Pramono Anung memastikan layanan tetap berjalan meski status PBI pusat…
KUHP dan KUHAP terbaru memperkuat hak tersangka dan korban, menjamin perlindungan hukum lebih adil dan transparan di Indonesia. KUHP dan KUHAP terbaru hadir dengan sejumlah perubahan yang memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban. Pembaruan ini bertujuan memastikan keadilan, transparansi, dan keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan adanya regulasi baru ini,…
KPAI mengungkap banyak anak di daerah tertinggal sulit mengakses hak sipil dasar, menghambat tumbuh kembang mereka optimal. KPAI menyoroti lemahnya pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak di berbagai wilayah, terutama daerah tertinggal. Temuan ini menunjukkan kesenjangan dalam akses anak terhadap hak dasar, berpotensi menghambat tumbuh kembang generasi penerus. Laporan akhir tahun KPAI 2025 menjadi pengingat…
KPAI soroti pemenuhan hak sipil anak, akta kelahiran masih minim di daerah tertinggal, hambat akses pendidikan & layanan publik. Pemenuhan hak sipil anak di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. KPAI menemukan banyak anak di daerah tertinggal belum memiliki akta kelahiran, dokumen penting yang menjadi kunci akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan…
Kasus penyiksaan dua warga sipil oleh TNI AL di Depok menuai protes publik, Masyarakat minta kasus diadili di pengadilan sipil. Kasus penyiksaan yang melibatkan dua warga sipil oleh prajurit TNI AL di Depok menjadi sorotan publik. Masyarakat menuntut agar kasus ini tidak hanya ditangani internal militer, tetapi diproses di peradilan umum untuk menjamin transparansi, keadilan,…